Jumat, 27 Mei 2011

perilaku hukum dalam aspek pembangunan

Perilaku hukum dalam aspek pembangunan
Oleh: Muhammad Ikbal
Dosen Fakultas Hukum 45 Mataram

Didalam konstitusi, UUD 45 menjelaskan dalam pasal 31, 32, 33, 34. bahwa negara akan menjamin kehidupan warga negaranya untuk kehidupan yang makmur dan sejahtera, memberikan konstribusi yang maksimal kepada rakyatnya agar pendidikan, kebudayaan, perekonomian serta kesejahteraan social bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi dengan baik, secara ideal diterapkan didalam undang-undang namun dalam pelaksanaan itu semua belum bisa terwujud. Berbagai regulasi yang dibangun serta dirancang dengan berbagai tujuan dan kepentingan biasanya hanya tercapai sampai diatas kertas saja namun pada kenyataan aplikasinya belum bisa maksimal hampir sangat minim sekali. ini yang menjadi renungan buat kita untuk menjawab semua ini. Kita melihat dari rezim orde baru sampai ke rezim repormasi perbedaan dari setiap sudut dimensi dalam pembagunan baik pisik maupun non pisik, pembangunan pisik seperti pasilitas-pasilitas umum, sedangkan non pisik adalah pembangunan dibidang pemberdayaan manusianya. Kekuasaan rezim orde baru tentunya memiliki aspek positif dalam pembangunan, hukum politik serta budaya pertahanan dan keamanan walaupun aspek negative tentunya pasti ada, karena hakekat idealisme itu relative tergantung waktu dan tempat. Sedangkan rezim Repormasi yang kita rasakan ini pembangunan juga berjalan dengan baik akan tetapi dari berbagai bidang masih dirasakan mengalami hambatan karena manajemen yang dilaksanakan belum begitu baik artinya manajemen tidak relavan dengan realita penerapanya karena masih ada oknum-oknum yang masih belum mampu untuk terdeteksi dalam perilaku yang menyimpang dari norma-norma. Kemajuan suatu pembangunan dari segala bidang tidak lepas dari pengaruh serta perilaku dari norma-norma terutama sekali adalah norma hukumnya. Norma hukum terbangun dan diciptakan karena kebutuhan yang bisa menjadi landasan serta acuan dalam setiap tindakan yang diterapkan dalam manajemen kehidupan. Hukum tercipta karena kondisi sosial yang menuntut ada peran yang baik dari hukum guna menciptakan sebuah cita-cita untuk membangun berbagai bidang-bidang pembangunan, kehidupan berbangsa merupakan sekelompok masyarakat yang terbangunan dalam lingkup yang luas menjadi suatu negara dan bangsa. Kehidupan masyarakat akan tercapai dengan baik apabila acuan adalah norma, dengan menjalankan norma segala bentuk kehidupan akan berjalan dengan baik, seperti norma social, norma agama, kesusilaan dan norma hukum. Jika masing-masing norma ini berjalan dengan baik maka kehidupan yang dicita-citakan akan tercapai dengan baik berbicara tentang pengaruh hukum terhadap pembangunan, ini adalah hal yang sangat krusial sekali karena hukum adalah kunci dari suksesnya pembangunan, pasti kita berfikir kenapa bisa seperti itu, ini pertanyaan yang pasti akan dilontarkan oleh orang awam, menjelaskan lebih dulu tentang hakekat dari hukum itu sendiri adalah bahwa hukum itu sesuatu yang harus ditaati dan dilaksanakan apabila dilanggar mendapat sanksi, peran dari hukum itu sendiri sangat universal, karena segala bentuk kehidupan manusia tidak bisa lepas dari peran hukum itu sendiri, bertolak dari pendapat Rahardjo yang dikutip oleh Rachmad baro dalam bukunya berjudul teori hukum mengemukakan bahwa ciri kaidah hukum yang menonjol, mulai tampak pada penciptaan kaidah-kaidah hukum yang murni yaitu yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan dalam masyarakat yang khusus ditugasi untuk itu. Pada proses ini, terlihat bahwa tatanan tersebut didukung oleh kaidah-kaidah yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan suatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat. Dalam system hukum kita mengenal tiga hal yaitu struktur, substansi, dan kultur, tiga hal tersebut merupakan asfek-asfek yang harus dijalankan sesuai dengan sifat hukum itu sendiri yaitu preskreprif dan terapan. Struktur dalam system hukum yaitu para penegak hukum yang terlibat didalam system peradilan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakat, empat lembaga ini kunci keberhasilan penegakan supremasi hukum yang didukung oleh penerapan suatu substansi yang sejalan dengan law in book. Kultur merupakan konstribusi dari struktur dan substansi didalam system hukum. System hukum yang berjalan dengan baik akan mempengaruhi perilaku masyarakat, berpijak dari pendapat Lawrence M friedman tentang perilaku Hukum ( Legal Behavior ) adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan hukum, keputusan, perintah, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Perilaku hukum juga mengubah perilaku masyarakat sehingga menimbulkan serta melahirkan kesadaran masyarakat, bukan masyarakat yang harus sadar terhadap hukum, jika pelaksanaan hukum yang baik sudah menjadi nilai pasti dan hampir mendekati esensi-esensi seperti itu, masyarakat akan tumbuh kesadaran terhadap kepatuhan terhadap hukum. Pengaruh yang besar terhadap pembangunan atas kesadaran hukum masyarakat yang dibentuk oleh perilaku hukum, pembangunan akan berjalan dengan baik, kondisi social menjadi kondusif, politik, ekonomi berjalan dengan baik. Sala satu perilaku hukum yang bisa dikembangkan dengan mengacu kepada teori tekanan jiwa adalah pencegahan, memperkuat larangan-larangan moral, mendorong kebiasaan patuh pada hukum. Sebenarnya ini adalah sala satu pembentukan perilaku hukum, ketika hukum itu dibuat oleh lembaga-lembaga pembentukan hukum yang paling di utamakan adalah suatu terori etis dan teori utilitas dari hukum itu sendiri, ketika ini berjalan maka akan memberikan dampak terhadap aspek-aspek yang lain. Bila kita bandingkan dengan negara jepang, yang tidak memiliki sumber daya alam serta sumber daya manusianya yang bisa kita bandingkan dengan sumber daya manusia orang Indonesia ibaratnya satu banding sepuluh, sepuluh otak orang jepang satu otak orang Indonesia. Jika kita melihat apa yang tidak dimiliki oleh bangsa Indonesia, kita segalanya memiliki kekayaan yang melimpah ruah. Etos orang jepang baik dari segala lini atau aspek sangat memuaskan bukan kita memuji akan tetapi ini adalah sekedar membandingkan dan sekaligus sebagai inspirasi saja karena bagaimanapun jiwa nasionalisme kita ada dan harus ada. Orang jepang patuh, jujur, dan disiplin, bukankah ketiga hal itu merupakan bagian dari norma dan moral, dan ini merupakan substansi dari hukum. Sebagaimana semboyan hukum yang sering kita jumpai dalam tulisan para pakar-pakar hukum indonsia adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya. Semboyan ini adalah peribahasa latin yaitu juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedare, suum cuique tribuere. Orang jepang sangat malu jika dikatakan melanggar hukum sampai-sampai karena untuk menjaga harga dirinya rela melenyapkan nyawanya sendiri yang sering kita dengar dengan sebutan hara kiri, perilaku seperti ini yang sudah membudaya dan dibudayakan oleh masyarakat jepang terhadap kesadaran hukum karena awalnya merupakan perilaku hukum yang dibentuk oleh kekuasaan, aturan-aturan hukum yang ditegakan yang tidak mengenal yang namanya mafia hukum serta kekuasaan yang tidak berpihak pada hal-hal tertentu. Kejujuran, disiplin, patuh, akan lahir jika hukumnya benar-benar ditegakan. Serta system hukum berjalan dengan baik artinya mulai dari strukturnya yaitu para penegak hukumnya mulai dari perekrutanya yang bersih dan kompeten karena jika bahan bakunya bobrok maka hasilnya bobrok juga, menjelaskan tentang substansinya dalam system hukum adalah undang-undang yang menjadi acuan harus benar-benar mengacu pada berbagai aspek seperti sosialnya antropologinya filosopinya, jadi harus tepat. Sedangkan Kulturnya jika kedua hal ini berjalan dengan baik yaitu struktur dan substansi maka kultur yang baik yang dihasilkan seperti masyarakat orang jepang yang patuh disiplin dan jujur sehingga negaranya menjadi negara super maju dari segala bidang kemajuanya yang dicapai adalah pengaruh dari Hukumnya dan yang menjadi kunci utamanya. Perilaku hukum yang baik sehingga melahirkan hukum yang dibudayakan dan dibudayakan menjadi budaya yang baik dan dilestarikan. Sebenarnya kita tidak perlu belajar dari negara lain karena di negara kita sendiri pun banyak pakar-pakar, kepakaran tentang bidang-bidang tertentu di Indonesia banyak sekali terutama pakar hukumnya, membicarakan tentang kehidupan orang jepang bukan berarti kita harus mencontohi kehidupan mereka akan tetapi minimal kita bisa membandingkan dengan negara jepang yang sudah maju, apakah kita harus menunggu generasi atau bibit unggul untuk membangun bangsa ini menunggu generasi yang sudah berjalan tiada, itu akan memerlukan waktu yang sangat panjang sekali, generasi yang sudah berjalan dapat kita rubah etosnya dengan perilaku hukum. Menciptakan hukum yang prefentip serta represif yang dijalankan sesuai dengan kepentingan umum, berdasarkan unsur-unsur keadilan. Jika ini tercipta maka mafia-mafia hukum serta jual beli hukum menjadi tidak ada. Yang paling pokok didalam merubah perilaku masyarakat, baik yang berperan dibidang pemerintahan atau birokrasi, maupun di lembaga-lembaga peradilan adalah dengan menerapkan sanksi yang epektif, penerapan sanksi tidak melihat pada subyeknya tapi harus benar-benar pada obyeknya. Negara ini akan maju, tertib maupun kondusif serta pembangunan akan semakin pesat dari segala bidang, jika supremasi hukum ditegakan dengan baik, penerapan asas persamaan didepan hukum artinya tidak tebang pilih, dan tidak tergantung pada kehendak politik orang-orang yang berkuasa ( Han Kelsen ), undang-undang yang dibentuk bersandarkan pada hak-hak asasi. Jika ini bisa dijalankan dengan baik maka hasilnya akan dirasakan dengan baik.semoga bangsa ini cepat bangkit dan sadar dengan apa yang dimilikinya karena selama ini kita belum sadar-sadar dengan apa yang kita miliki dan kesadaran itu ada ketika hukum itu ada, semoga Tulisan ini bukan suatu hal yang mengkritisi karena penulis sadar akan kekuranganya, tulisan ini hanya masukan serta saran saja, jika dalam tulisan ini banyak hal-hal yang menyimpang mohon kritiknya. Wassalam.

Perilaku hukum dalam aspek pembangunan